Jakarta - Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam kemarin menyatakan soal adanya kasus kongkalikong anggaran antara oknum pemerintah dengan DPR terkait APBN. Istana berjanji akan menindaklanjuti laporan Dipo tersebut.
"Sedang kita tindaklanjuti, pada saat yang tepat akan kita laporkan kepada presiden mengenai hal ini, dalam kapasitas Dipo sebagai sekretaris kabinet," ujar Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha di Istana Negara, Selasa (13/11/2012).
Julian enggan menyebut kementerian mana yang disebut oleh Dipo. Hal itu akan dibahas untuk perbaikan internal Istana.
"Kalau memang itu terbukti, tanpa kecuali, siapapun akan ditindak. (pencopotan) Akan kita lihat, saya tidak bisa mendahului keputusan," jelasnya.
Julian juga enggan berspekulasi mengenai apakah kementerian yang terbukti melakukan kongkalikong itu nantinya akan menjadi landasan untuk me-reshuflle menteri.
"Kita semua harus kembali pada fakta, bukti dan kenyataan yang ada. Tidak bisa didasarkan pada dugaan-dugaan. Kalau memang ada bukti, ada temuan, dan bisa dibuktikan bersalah, pasti akan ada konsekuensinya. Kalau itu berkaitan dengan posisi dan jabatan, tentu ada konsekuensinya," ungkapnya.
Julian memastikan nantinya akan dilakukan penyelidikan hukum atas dugaan tersebut. Selain penyelidikan hukum, tentu akan dilakukan penyelidikan di tingkat internal istana.
"Kalau ada indikasi yang kuat, ada temuan penyimpangan atau sesuatu di luar prosedur, itu pasti ada (penyelidikan hukum). Tetapi kalau berimplikasi atau konsekuensi logis terhadap jabatan seseorang, apalagi kalau itu posisi setingkat menteri, saya belum tahu," paparnya.
Pada Senin (12/11), Seskab Dipo Alam mengungkapkan adanya laporan seorang PNS kepada Sekretariat Kabinet (Setkab) soal tawaran penggelembungan anggaran Rp 700 miliar. Tawaran ini diberikan oleh oknum DPR yang namanya sengaja tidak disebutkan.
"Setkab menerima laporan dari pegawai negeri sipil sebuah Kementerian secara tertulis dan lisan, adanya potensi pemanfaatan APBN-P 2012, yang disusun oleh rekanan melalui oknum DPR, dari sebuah Komisi di DPR, yang menawarkan tambahan anggaran sebesar hampir Rp 700 miliar dalam bentuk pemanfaatan hasil optimalisasi, yang kemudian usulan tersebut diterima oleh Kementerian," tutur Dipo dalam jumpa pers di kantornya, Jalan veteran, Jakarta.
(mpr/van)
0 komentar