Jakarta - Berkompromi dengan Wagub DKI sekarang tak bisa lagi abu-abu. Misalnya saja dalam pembahasan anggaran Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak menerima tanda bintang untuk poin-poin yang belum disetujui.
"Kasih bintang, Pak," tanya salah satu pejabat Dinas PU DKI.
Ahok pun langsung menolak. "Nggak usah kasih bintang Pak, ini bukan DPR juga. Kayak di komisi aja. Saya sudah biasa Pak, bintang-bintang begitu di komisi. Capek sudah 2,5 tahun ngurusin bintang-bintang itu. Coret-coret aja kalau Bapak setuju (menghilangkan program)," ujar Ahok.
Hal ini disampaikan Ahok dalam rapat anggaran bersama Dinas PU DKI di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta (8/11) lalu.
Rapat tersebut direkam dan videonya diupload oleh Pemprov DKI di YouTube. Video berdurasi 46 menit ini berjudul "08 Nov 2012 Wagub Bpk. Basuki T. Purnama Menerima Paparan Dinas Pekerjaan Umum". Link video ini sebelumnya menjadi buah bibir karena menyebar lewat media sosial dan BBM.
Tak mendebat, pejabat PU tersebut langsung meminta kepada notulen untuk mencoret program tersebut dari daftar. "Ya, dihilangkan saja," katanya.
Sebelumnya, Ahok mempertanyakan beberapa poin anggaran yang diajukan Dinas PU di antaranya buku saku per-PU-an yang ditujukan untuk masyarakat. Menurutnya buku tersebut tidak diperlukan, karena materinya bisa dipaparkan di website resmi Dinas PU.
Selain itu, Ahok juga mengkritik keras anggaran pembangunan Pospol Pluit yang nilainya Rp 1 miliar. "Itu kok sembarangan main Rp 1 miliar," ujar Ahok.
Salah seorang pejabat PU berusaha menjelaskan bahwa yang membuat mahal adalah pembangunan pondasinya yang di lepas pantai. Untuk itu, Ahok meminta anggaran tersebut dipotong 25 persen.
Tak hanya itu, anggaran pembangunan kantor pemadam kebakaran senilai Rp 34 miliar juga menjadi sorotan Ahok. "Kayak kantor pemadam kebakaran bikin kantor sampai Rp 34 miliar, apa-apaan itu. Kan gendeng itu Rp 34 miliar, segitu mahal. Nggak bisa. Makanya kita ingin tau," kata pria berusia 46 tahun ini.
Di dalam kesempatan tersebut, Ahok pun menyampaikan kekecewaannya kepada Dinas PU yang tidak memberikan kumpulan kontrak tahun 2011. "Kemarin saya diberi buku yang kuning tebel data-data kontrak tahun 2006. Lalu saya minta ke kepala dinas, boleh tidak saya minta yang 2011? Harusnya ada kan. Sampai sekarang belum dikasi ke ruangan saya. Yang dikasih cuma yang tahun 2006. Ada apa? ini kan bingung," keluh Ahok.
Tak hanya itu, Ahok juga mencurahkan isi hatinya tentang data-data yang selalu berubah-ubah di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). "Saya merasa SKPD ini kayak main petak umpet sama saya. Beri data ke saya, saya belajar, besok datang lagi sudah beda. Kita diskusikan, beda. Jadi lama-lama tiap lembar saya beri paraf dan tanda tangan," katanya.
"Jadi dia masuk ke DPRD, masuk, lalu keluar bisa beda. Ya biasalah kucing-kucingan eksekutif dan legislatif begitu. Sodorin. Karena nggak semua DPRD rajin periksa satu-satu," ucap Ahok.
(sip/nrl)
0 komentar